Beda halnya jika masyarakat tidak mengetahui apa-apa yang dilarang. Maka tepat dengan hasil analisa Wapres Ma’ruf Amin bahwa perlu meningkatkan literasi wisata halal.
Coba bayangkan, Indonesia berpenduduk mayoritas muslim. Hampir 90 persen penganut Islam. Mustahil bila tidak mengetahui soal halal dan haram. Sejatinya wisata halal itu bukan barang baru.
Kita memang tidak menolak usul Pak Wapres. Tetapi pengembangan wisata halal harus pula dibarengi dengan pembangunan fisik dan sarana pendukung utama kepariwisataan yang memadai. Dan yang lebih penting larangan miras. Sehingga hasilnya dapat dievaluasi.
Disamping itu budaya masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bersih juga harus dibangkitkan kembali. Tidak seperti selama ini, budaya buang sampah saja masih belum ditaati. Warga masih suka buang sembarang tempat.
Perhatikanlah bagaimana kotornya kawasan wisata terutama di daerah yang minim infrastruktur. Tong sampah saja tidak tersedia. Kalaupun ada jumlahnya terbatas, malah ada yang sudah dipenuhi sampah dan tidak pernah diambil hingga limbah itu membusuk.
Menurut hemat kita itu berkaitan dengan budaya. Budaya yang di maksud adalah soal kebiasaan.
Jadi kalau kita mau merubah kebiasaan tidak bisa semata-mata berkaitan dengan literasi wisata halal. Namun harus melalui perilaku disiplin. Nah apakah itu urusan pemerintah?
Maka saya sangat setuju dengan penerapan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai aspek kepariwisataan. Sebab disitulah masalahnya, bukan pada literasi.
