JAKARTA, AnambasPos.com — Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menandatangani nota kesepahaman terkait pengawasan perdagangan sebagai komitmen transparansi dalam kegiatan ekspor-impor serta mengatur sistem perdagangan di Indonesia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) ditemui usai penandatanganan di Gedung Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung, Jumat 16 September 2022 mengatakan, melalui kerja sama ini pihaknya mendapatkan pendampingan serta pengawasan dari Kejaksaan Agung saat mengambil kebijakan.
“Jadi teman-teman mengambil keputusan tidak salah. Ada transparansi dan benar. Benar itu bukan penilaian saya dan dirjen. Karena itu perlu pendapat hukum dari Kejaksaan,” kata Zulhas.
Menurut dia, Kemendag memiliki peran vital untuk menunjang pekerjaan kementerian di sektor lain. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan kepada Kemendag agar memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau.
Sayangnya, lanjut dia, maraknya kasus dugaan korupsi yang terjadi sebelum kepemimpinannya membuat banyak pejabat tidak berani untuk mengambil keputusan penting. Oleh karena itu, MoU tersebut sangat penting dalam menunjang dan memperbaiki kinerja Kemendag ke depannya.
“Kalau teman-teman (di Kemendag) ragu akan menghambat. Nah dengan MoU ini Kemendag akan bekerja dengan baik transparan dan terbuka. Apalagi, sudah bisa berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan,” ia menambahkan.
Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap Kemendag, utamanya di sektor ekspor dan impor.
Ia mengatakan tujuan pengawasan ini agar kasus dugaan tindak pidana korupsi tidak terulang lagi di Kemendag.”Utamanya adalah bagaimana kami melakukan ekspor-impor dengan tidak salah,” katanya.
Burhanuddin menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, masih ada oknum di Kemendag yang nakal. Itu sebabnya, tim penyidik Korps Adhyaksa akan mencari dan menertibkan oknum nakal di Kemendag itu.
Ini merupakan langkah preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, di antaranya dengan memberikan masukan soal kebijakan yang lebih tegas.
“Baik dengan aturan-aturan nanti yang kami perketat aturannya. Tapi tetap bisa dilaksanakan dengan cepat. Mengutamakan preventif dan pidana adalah jalan yang terakhir,” Burhanuddin menambahkan.
Dia menegaskan, pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan pembahasan penanganan kasus dugaan korupsi yang dilakukan pihaknya. Dia memastikan, penanganan kasus korupsi yang dilakukan pihaknya akan terus berjalan.
“Tolong digarisbawahi, pertemuan ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang kami tangani,” kata Burhanuddin menegaskan.
