JAKARTA, AnambasPos.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN masih mendorong pengembangan listrik dari energi terbarukan. Salah satu yang menjadi fokus adalah program konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menuju pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengatakan pemerintah bakal mengutamakan konversi PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga surya dan gas.
Program konversi mulai dijalankan pada 2025 dengan menyasar ke 5.200 PLTD yang saat ini beroperasi di 2.130 titik, khususnya di wilayah terpencil. Pada fase 1, akan dilakukan pemberhentian secara bertahap dengan mekanisme campuran atau hybrid.
Guna mengakselerasi proses konversi, pemerintah akan kembali menghidupkan dana alokasi khusus untuk disalurkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera bisa membangun pembangkit-pembangkit EBT dari potensi daerah masing-masing.
“Mereka yang tahu persis jenis energia apa yang ada di wilayah mereka,” ujar Feby saat ditemui di Thamrin Nine Ballroom Jakarta pada Kamis (13/10/2022).
Mekanisme hybrid menjadi jurus untuk menutupi kendala dari pembangkit EBT yang intermiten, khususnya pada pembangkit listrik tenaga surya. Sementara, pasokan listrik ke masyarakat tak boleh terganggu. “Artinya harus ada cadangan, sehingga menggunakan hybrid,” kata Feby.
Pemerintah menyiapkan sejumlah skema dalam melaksanakan program konversi pembangkit ini. Saat ini PLN sedang membuka lelang pekerjaan penggantian PLTD menjadi PLTS dan baterai.
PLN menargetkan akan mengonversikan sampai dengan 250 megawatt (MW) PLTD. Dalam tahap dua, PLN akan mengkonversi PLTD sisanya sekitar 338 MW dengan pembangkit EBT lainnya.
Tak hanya konversi PLTD ke PLTS dan baterai, PLN juga telah bekerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk melakukan konversi 33 PLTD menjadi berbasis gas, khususnya di wilayah terpencil.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) PLN 2022, bauran energi dari pembangkit gas di akhir tahun direncanakan menjadi sebesar 18,76% dari 18,1% pada Februari 2022.
Penambahan ini masuk dari program de-dieselisasi PLTD yang saat ini masih mendominasi di wilayah Nusa Tenggara dengan porsi 65%, serta Maluku dan Papua dengan porsi 85,9%.
