JAKARTA, AnambasPos.com – Bank Indonesia (BI) mendorong beberapa lembaga internasional untuk menyusun new Data Gaps Initiative (DGI). Hal ini sebagai tindak lanjut program Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBGs).
“Pembuat kebijakan dan pelaku bisnis di era digital ini memerlukan ketersediaan data yang bermanfaat dan akurat untuk pengambilan keputusan,” ucap Deputi Gubernur BI Aida S Budiman dalam rangkaian side event Presidensi G20 Indonesia, Selasa, (15/2/2022).
Aida menjelaskan, konsep new DGI mencakup empat area yaitu perubahan iklim, informasi distribusi rumah tangga, fintech dan data inklusi keuangan, serta akses ke sumber data pribadi dan data administratif.
Di sisi lain, konsep new DGI juga dapat dimanfaatkan untuk para pelaku usaha. Ini karena tren digitalisasi mendorong pergeseran perilaku konsumen, sehingga para pelaku usaha perlu untuk merumuskan strategi bisnis baru, mengembangkan produk, dan pemasaran dengan cara yang kekinian.
“Seperti yang kita ketahui, konsumen dapat terpikat untuk mengumpulkan dan menganalisis sumber data baru. Tren ini harus dikenali, sehingga kita dapat melakukan penyesuaian yang tepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aida juga menyampaikan Bank Indonesia telah menggunakan kumpulan data granular, individual, dan data per transaksi guna melakukan analisis. Sejak 2015, BI telah menginisiasi berbagai proyek Big Data Analytics, dikutip dari Medcom.id, Selasa (15/2/2022).
“Terutama untuk menganalisis keterkaitan dalam sistem keuangan dan pembayaran, serta pada e-commerce dan teknologi keuangan (fintech),” terang Aida.
Sejalan dengan itu, IMF Senior Resident Representative for Indonesia James P. Walsh mengonfirmasi Bank Indonesia telah memiliki akses data granular yang cukup komprehensif.
“Big data dan data granular dapat memperkirakan kebutuhan program publik yang diperlukan, termasuk mengukur efektivitasnya,” urai dia.
Sementara itu, Chief Economist BCA David Sumual menyatakan data transaksi maupun atribut dan perilaku konsumen yang tersedia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan asesmen terkait kondisi ekonomi mikro dan makro.
“Di sisi lain, perusahaan berbasis data perlu mengedepankan penyusunan kebijakan berdasar data dan analitis, penggunaan data real-time, arsitektur data yang kuat, serta manajemen data yang mengutamakan privasi, keamanan dan ketahanan siber,” tutupnya.
