Sinyal Rencana Pemerintah Akan Naikkan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg

Dibaca: 529 x

Sinyal Rencana Pemerintah Akan Naikkan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg
Ilustrasi. - Foto: ist.

JAKARTA, AnambasPos.com – Pemerintah belakangan telah memberikan isyarat bahwa harga Pertalite dan elpiji 3 kilogram akan mengalami kenaikan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana kenaikan harga dua bahan bakar yang banyak dikonsumsi masyarakat itu masih dalam tahap pengkajian.

“Saat sekarang kita masih kaji, nanti sesudah kita kaji, nanti kita umumkan. Tapi saat sekarang belum,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Sebelum Airlangga, sinyal kenaikan harga Pertalite dan gas melon juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hal itu menyusul kenaikan Pertamax sebesar Rp 3.500 per liter menjadi Rp 12.500 per liter mulai Jumat (1/4/2022).

“Overall (secara keseluruhan) akan terjadi (kenaikan) nanti Pertamax, Pertalite, kalau premium belum. Juga gas yang 3 kg (akan naik). Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, bulan September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah,” kata Luhut ditemui usai meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

BACA JUGA  Ahli Epidemiolog Ungkap Kelemahan Pemerintah di Kilas Balik Tahun Kedua Pandemi

Pada hari ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, bantuan sosial seperti subsidi upah yang akan diberikan kepada kelompok pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta merupakan bantal pengaman jika terjadi kenaikan harga pertalite dan elpiji ukuran 3 kilogram. Pernyataan Moeldoko ini seakan menegaskan bahwa, kenaikan harga Pertalite dan elpiji dalam waktu dekat adalah keniscayaan.

“Pertalite belum dinaikkan. Sedang dikaji oleh jajaran kementerian ekonomi. Tetapi pemerintah sudah menyiapkan bantalannya. Bantuan sosialnya yang pertama teman-teman kita yang bekerja pada sektor tertentu yang di bawah Rp 3,5 juta itu pada akhirnya akan mendapatkan bantuan,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, dikutip dari Republika.co.id, pada Kamis (7/4/2022).

Selain bantuan subsidi upah, pemerintah juga menyiapkan BLT minyak goreng untuk masyarakat. Menurut dia, bantuan ini disalurkan untuk membantu meringankan masyarakat yang terdampak krisis akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga pangan dan energi.

“Untuk minyak goreng pemerintah juga telah menyiapkan Rp 9,6 triliun untuk diberikan bantuan langsung. Itu bantalan-bantalan yang diberikan. Agar apa? Agar perubahan-perubahan situasi ini bisa menjadi meringankan bagi masyarakat Indonesia,” jelas dia.

BACA JUGA  Menteri ESDM Pastikan Harga Pertalite Akan Naik jika Tidak Tambah Kuota

Sebagai bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini disubsidi pemerintah, Pertalite saat ini sepertinya menjadi pilihan utama masyarakat kebanyakan setelah naiknya harga Pertamax naik menjadi Rp 12.500 per liter pada awal bulan ini. PT Pertamina pun mencatat proyeksi lonjakan konsumsi Pertalite pada Ramadhan tahun ini yang melonjak hingga 11 persen.

“Kami memang memproyeksikan konsumsi BBM khususnya Pertalite naik sampai 11 persen,” ujar Alfian dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI , Rabu (6/4/2022).

Dalam rapat yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati tak menampik saat ini penyaluran subsidi energi dalam hal ini Solar, Pertalite maupun elpiji 3 kg tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, Pertamina meminta pemerintah merevisi perpres yang mengatur kriteria penerima subsidi.

BACA JUGA  Beredar Surat Berlogo Mirip KPK di Riau, Jubir: Tak Ada Kantor Perwakilan Daerah

“Dalam Perpres 191 yang ada saat ini itu tidak mendetailkan siapa yang berhak mendapatkan barang subsidi itu. Kami sudah meminta ESDM untuk merivisi Perpres 191 tersebut,” ujar Nicke.

Nicke menjelaskan, saat ini penyaluran semua barang subsidi energi sudah lebih dari kuota. Solar misalnya, kata Nicke pemerintah hanya menjatah 15 juta KL. Sayangnya, hari ini penyaluran sudah overkuota sampai 13 persen.

“Ini harusnya kita sudah enggak boleh jual, karena ini kan sudah di luar dari ketentuan kuota yang akan berdampak pada APBN,” ujar Nicke.

 



Terhubung dengan kami

     


Pasang Iklan Banner klik DISINI