Ia juga menjelaskan bahwa pada masa Jokowi ini, pemerintah membereskan kebijakan yang tidak benar. Saat itu, tidak ada lagi izin di hutan primer dan gambut harus terjaga basah. Pencegahan dan pemadaman dilakukan dan hukum lingkungan tajam juga ke atas, dibuktikan dengan pertama kali korporasi yang lalai mengurus karhutla bisa diseret secara pidana ataupun perdata.
Katanya, pemerintah juga menyetop izin untuk yang berskala besar. Sebelum 2015, izin untuk kepentingan rakyat alokasinya hanya 4%, sisanya untuk korporasi. Ketidakadilan ini kemudian dibalik lewat perhutanan sosial dan TORA (Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria).
“Koreksi kebijakan yang baru dimulai dari tahun 2015, berdasarkan data terakhir per 2020 sudah ada 4,7 juta hektare dibagikan izin ke kelompok petani kecil atau sekitar 18% dari yang semula hanya 4%. Alokasi ini akan meningkat seiring target Hutsos dan TORA ideal seluas 12,7 juta hektare atau menjadi 33% untuk rakyat petani. Di dalam kebijakan ini juga terdapat pengakuan hak masyarakat adat, yang untuk pertama kali diakui oleh Negara pada akhir Desember 2016,” ungkap Afni.
Dari berbagai upaya yang baru dimulai enam tahun belakangan inilah, deforestasi periode 2015-2020 menurun. Sejak 2015-2016, deforestasi 629,2 ribu hektare itu pun beberapa izin prinsip sudah keluar di masa pemerintahan sebelumnya. Pada 2016-2017, deforestasi 480 ribu hektare dan 2017-2018, deforestasi 439,4 ribu hektare. Kemudian pada 2018-2019, deforestasi 462,5 ribu hektare dan 2019-2020, deforestasi turun drastis ke 115,5 ribu hektare.
“Nah, di sinilah letak kunci utama pidato Presiden Jokowi di COP-26 Glasgow. Tepat pada poin ini pula pemlintiran informasi itu mulai terjadi. Jadi kamuflase informasi ala Greenpeacenya memang cerdas, sekaligus agak licin,” tuturnya.
“Saat bicara di COP-26, Presiden Jokowi berpidato mengatakan penurunan deforestasi terendah dalam sejarah 20 tahun, itu mengacu pada data hasil kerja selama periode pemerintahannya dimulai, yakni dari tahun 2015 ke 2020,” imbuh Afni.
Tapi, lanjutnya, LSM memakai data deforestasi dimulai dari masa Jokowi belum menjadi Presiden, dan narasi yang digunakan di ruang publik seolah-olah deforestasi dari 2011-2020 adalah tanggung jawab pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi semua.
“Meski pemerintah secara kelembagaan bersifat tanggung rentang, tapi dengan menggiring seolah-olah Pidato Presiden Jokowi tidak sesuai dengan kenyataan lapangan, justru menunjukkan bahwa Greenpeace sedang melakukan kamuflase informasi dan cenderung menggiring opini ke arah pembohongan publik,” pungkasnya.
