Bahkan bila ditambahkan dengan kebutuhan CPO untuk program B30 yang mencapai sekitar 9 juta ton, produksi kita masih sangat aman. Jika pun pengusaha dan eksportir CPO dikenakan kewajiban DMO 30%, mereka tetap akan untung karena harga internasional masih sangat tinggi mencapai Rp 15.000/kg.
Oleh karena itu dirinya berharap agar Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM segera duduk bersama dengan para stakeholder terkait dan para pelaku industri. Semua harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng ini. Terlebih kita akan segera memasuki bulan Ramadan yang tentunya akan meningkatkan konsumsi.
“Persoalan ini sudah terlalu lama tidak terselesaikan, sungguh memalukan. Sengkarut ini merugikan semua pihak, mulai dari hulu hingga ke hilir, konsumen dan bahkan negara secara tidak langsung juga dirugikan,” ungkap Deddy, legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut.
Deddy sangat berharap agar Kemendag memberikan kepastian solusi terhadap permasalahan ini. “Ini ujian bagi Kementerian Perdagangan dan tentunya Menteri Perdagangan,” terang Deddy.
Deddy menegaskan, Kemendag tidak boleh bermain aman. Terkuncinya ekspor CPO itu tidak hanya merugikan pengusaha sawit, tetapi juga merugikan penerimaan negara. “Ketiadaan minyak goreng juga merugikan pedagang dan pelaku ekonomi, baik yang besar, menengah maupun yang kecil,” ungkap Deddy.
“Saya minta Kemendag dan Menteri Perdagangan buka-bukaan, apa masalahnya hingga hampir tiga bulan lebih kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Seberapa efektif kebijakan DMP, DPO, HET dan pelarangan ekspor dalam memulihkan struktur produksi dan perdagangan komoditas ini? Apakah benar-benar tidak ada cara yang efektif dan sistemik untuk mengurangi benang kusut yang ada? Sampai kapan masalah ini akan teratasi?. Ini harus dijawab oleh Kemendag,” pungkas Deddy.
