JAKARTA, AnambasPos.com — Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diklaim sebagai tanggung jawab semua pihak. KPK tidak ingin lembaganya dituduh sebagai dalang penurunan IPK itu.
“Tidak semua di arahkan ke KPK,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (12/2).
Dia menjelaskan jika dibedah penyebab dari penurunan IPK, hampir semua lembaga-lembaga di negeri ini turut serta bertanggung jawab.
“IPK banyak variabel dan komponennya, kalau mau objektif, jika dilihat dari komponen penilaiannya, harus objektif siapa saja yang harus bertanggung jawab,” katanya.
Hal itu juga disampaikan Ali dalam diskusi yang digelar Total Politik dengan tema “Persepsi Korupsi Melorot, Kinerja Pemberantasan Korupsi Disorot”.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terjun dari peringkat 96 pada 2021 menjadi 110 pada 2022 dari 180 negara, merujuk pada hasil Transparency International Indonesia.
Ali bahkan merasa heran karena negara lain tidak seramai Indonesia dalam menanggapi hasil IPK.
“Terlebih kemudian fokusnya hanya seolah-olah tanggung jawab KPK. Kami tahu kata kuncinya korupsi, jadi wajar saja kalau semua orang cara pandangnya matanya ke KPK semua,” jelasnya.
Bahkan, kata dia, sangat lucu apabila penurunan indeks itu dikaitkan dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), perubahan Undang-Undang, hingga pimpinan KPK yang katanya ugal-ugalan.
“Artinya belum paham apa, sih, IPK itu, jangan kemudian bahwa hal-hal teknis dikaitkan dengan naik-turunnya IPK,” ujarnya.
Ali berharap agar semua pihak bertanggung jawab dan tidak boleh saling menyalahkan.
“Kalau mau optimistis memperbaiki angka IPK, sama-sama cari solusi,” harapnya.
