JAKARTA, Anambaspos.com — Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mempertanyakan dasar hukum rencana pengangkatan 56 pegawai KPK yang akan dipecat menjadi ASN di lingkungan Polri. Sebab dalam keputusan KPK, para pegawai yang akan didepak pada Kamis (30/09/2021) besok dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN di lembaga antikorupsi, karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK.
Hal itu semakin mengkonfirmasi TWK memang bermasalah.
“Rencana pemerintah mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN di Polri juga kian menguatkan sinyal bahwa TWK penuh masalah,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi lewat keterangan tertulisnya, Rabu (29/09/2021).
“Logika hukumnya, pemerintah melalui Menkopolhukam
mengungkapkan bahwa dasar hukum pengangkatan 56 pegawai KPK adalah Pasal 3 ayat (1) PP 17/2020. Aturan itu menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan PNS. Sedangkan pada waktu yang sama, Pimpinan KPK mengatakan bahwa 56 pegawai tidak bisa diangkat menjadi ASN karena tidak lolos TWK,” sambungnya.
Menurut mereka, jika dasar hukum yang digunakan, adalah PP 17/2020, Presiden Joko Widodo seharusnya menegur dan mengevaluasi para pimpinan KPK.
“Karena telah membuat gaduh serta meresahkan masyarakat atas tindakannya dalam penyelenggaraan TWK. Hal ini dibenarkan secara peraturan perundang-undangan. Sebab, Presiden merupakan atasan langsung dari KPK berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam perubahan UU KPK,” ungkap Kurnia.
Menurutnya, jika pengangkatan 56 pegawai KPK yang kini jadi 57 tanpa menegur dan mengevaluasi para pimpinan lembaga antikorupsi, patut diduga Jokowi selaku eksekutif berada pada posisi yang sama dengan keputusan penyingkiran tersebut.
