Anambaspos.com – Pemerintaah desa diminta untuk serius mengelola keuangan desa. Hal ini mesti dilakukan agar anggaran yang di kucurkan baik itu melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu tepat sasaran.
Ody Karyadi, Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengatakan, pengelolaan keuangan desa tersebut langsung dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saat ini KPK akan gandeng inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengawasan pengelolaa desa serta pemerintah daerah,” ungkap Ody, Senin (14/8).
Bahkan saat ini kerjasama tersebut kata Mantan Kepala Dinas Kominfo KKA itu, tingggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dan Permendagri. “Intinya bukan hanya desa saja namun pemerintah daerah juga,” tegasnya.
Merealisasikan hal itu lanjut Ody, pada tahun 2018, Inspektorat dari sisi anggaran dikuatkan, bahkan pemerintah daerah diminta untuk benar-benar membantu dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) , anggaran dengan pembinaan yang dilakukan langsung oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
“Saat ini PP yang akan mengatur hal itu sedang di godok di pusat,” paparnya. Untuk itu tambah Ody, perlu kiranya keseriusan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Ody juga menyesalkan sejumlah desa yang tidak memiliki data aset desa yang jelas dan belum terdokumentasi, bahkan inventaris data desa tersebutpun masih kosong. Padahal pendataan aset itu sangat penting, yang menjadi pertanyaan jika hal ini berlarut-larut kemana dana tersebut dibelanjakan.
“Belum lagi Anambas saat ini menjadi satu-satunya daerah yang belum menggunakan Sistem Kuangan desa (Simkeudesa),”sesalnya.
Bahkan saat ini terdapat surat kiriman KPK kata Ody yang intinya mengarahkan desa untuk menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuannya.”Saya juga meminta kepada camat untuk melakukan pengawasan dalam penggunaan keuangan desa.”tutupnya. (red/hn)
Sumber : haluankepri
