Headline   -

Dilarang Motor Masuk Jalan Sudirman, Bagaimana Nasib Ojek Online?

Dibaca: 200 x


Anambaspos.com – Mulai tanggal 11 September 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menguji coba larangan bagi kendaraan roda dua melintasi di Jalan Jenderal Sudirman, hingga ke Bundaran HI, Jakarta. Larangan ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan kemacetan di jalan protokol kota Jakarta pada jam rush hour.

Namun, sosialisasi yang mulai dilakukan awal September ini, menimbulkan pertanyaan, khususnya bagi sopir ojek berbasis online, yang biasa mengambil penumpang di Jalan Sudirman dan sekitarnya. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Halim Pagarra, menjawab keresahan sopir ojek online tersebut.

“Peraturan pemerintah menyebutkan bahwa ada pembatasan juga (untuk) ojek online. Namun tidak serta merta demikian (jadi sulit beroperasi), karena dia dibatasi di tempat-tempat tertentu,” jelas Halim di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/8).

eski begitu, Harry tak menjelaskan lebih rinci maksud pembatasan operasi ojek online di tempat-tempat tertentu tersebut. Harry lantas menyarankan masyarakat untuk beralih ke moda transportasi umum lain, TransJakarta misalnya.
“Dengan pembatasan ruang gerak kawasan tentunya diharapkan masyarakat beralih ke transportasi umum. Dari pihak perhubungan sudah berkoordinasi dengan TransJ untuk menambah armada tentunya kantong-kantong parkir di tempat tersebut,” jelas Halim.

Mengenai kantong parkir, Dirlantas mengatakan nantinya akan diatur oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Karena jumlah armada tersebut, Dinas Perhubungan yang lebih mengerti.

Uji coba larangan kendaraan roda dua ini merupakan salah satu jalan pemerintah untuk mengubah mindset masyarakat Jakarta untuk bepergian menggunakan kendaraan umum. Begitu banyak ruas jalan dilarang untuk sepeda motor, Halim berharap, masyarakat meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke kendaraan publik.

“Kenapa tidak beralih ke transportasi umum, kan ditawarkan transportasi umum, bukan mencari jalan lain lagi. Makanya masyarakat supaya mindsetnya diubah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” kata dia.

BACA JUGA  Amat Yani Sebut Keamanan dan Kesejahteraan, Jadi Alasan Pemekaran Provinsi Natuna - Anambas

Halim mengakui, bahwa masih banyak kekurangan dalam pelayanan transportasi publik di Ibukota, seperti kurangnya armada, hingga antrean yang panjang dan lama. Masukan masyarakat, tentunya akan dievaluasi, sehingga kendaraan umum nyaman digunakan.

“Masukan itu akan kita terima, tentunya masukan-masukan akan kita terima dan dievaluasi. Apakah masih kurang antrenya, tapi sudah banyak kita lihat di TransJ ini sudah cukup bagus efektif digunakan. Tapi kita lihat di Car Free Day menggunakan gas tentunya,” jelasnya.

“Nantinya akan ada evaluasi, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi ini, apa yang harus dibenahi,” tutupnya. (red/hn)

 

 

 

sumber : kumparan



Terhubung dengan kami

     


Pasang Iklan Banner klik DISINI