TAREMPA, AnambasPos.com – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas, terjadwal bertemu dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) H.Isdianto,S.Sos,M.M saat Gurbernur Kepri melakukan kunjungan kerja ke Anambas, pertemuan itu berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan. Sabtu (05/09/2020).
HNSI Anambas pada saat pertemuan berlansung hanya diwakili beberapa utusan perwakilan dari setiap kecamatan, dan menyampaikan secara langsung kepada Gubernur Kepri tentang keadaan mereka dengan adanya Kapal Pukat jenis Cantrang dan Kapal Pukat Mayang serta adanya Kapal Ikan Asing (KIA) yang telah lama beroperasi di perairan Anambas, sehingga sangat meresahkan para nelayan kecil di Anambas.
Pertemuan kala itu juga di hadiri Forum Koordinasi Pimpinan Dearah (FKPD) Anambas dan juga stakholder terkait, serta ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA, dan juga Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).
Dalam kesempatan penyampaian keluhan pada saat itu, Sekretaris HNSI Dedy Syaputra menceritakan seluruh masalah akan susahnya nelayan Anambas yang saat ini mencari ikan hingga hampir sampai di laut perbatasan negara tetangga, dikarnakan laut Anambas saat ini di penuhi oleh kapal-kapal dengan alat tangkap yang canggih dan diduga dapat membunuh ikan hingga yang terkecil dan tiada menyisakan bibit ikan.
” Saya mewakili teman-teman nelayan di Anambas sangat berharap kepada bapak Gubernur Kepri untuk dapat memberi solusi akan nasib kami para nelayan kecil yang hanya menggunakan alat tangkap tradisional (tali pancing) untuk mencari ikan, semetara itu, kapal-kapal besar seperti Cantrang, Pukat Mayang dan KIA mengambil ikan dilaut kami tanpa adanya batas jarak tangkap hingga hampir mendekati pulau-pulau di perairan kita Anambas.” Terang Dedy.
Sementara itu, Gubernur Kepri H.Isdianto,S.Sos,M.M. ketika ditemui awak media setelah selesainya pertemuan mengatakan, akan membawa keluhan dan permasyalahan nelayan Anambas untuk ketingkat yang lebih tinggi.
” Ini masalah serius, dan tidak bisa kita biarkan, untuk itu, kita harus berembuk dahulu, kita hadirkan Bupati KKA, FKPD tetkait, dan Perwakilan HNSI untuk bersama-sama mencari solusi dan akan kita bahas ke tingkat yang lebih tinggi, mengingat izin tangkap memang tidak sepenuhnya ada di tangan Kabupaten dan Provinsi,” terang Isdianto.
Reporter dan Editor : Slamet.
