Diduga Bawa Kabur Uang Rp 54 T Hasil Korupsi, DPR Desak Kejagung Ringkus Surya Darmadi Alias Apeng

Dibaca: 501 x

Diduga Bawa Kabur Uang Rp 54 T Hasil Korupsi, DPR Desak Kejagung Ringkus Surya Darmadi Alias Apeng
Surya Darmadi alias Apeng. - Foto: indonesiatatler.com/

JAKARTA, AnambasPos.com — Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Santoso mendesak Jaksa Agung untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Singapura segera menangkap Surya Darmadi alias Apeng yang saat ini menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Santoso mengingatkan Indonesia resmi menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Singapura pada 25 Januari 2022. Sehingga, bisa bekerja sama dengan Singapura terkait kasus itu. Apeng diduga lari ke Singapura dan membawa uang sebanyak Rp54 Triliun hasil korupsi.

“Karena saat ini kasus tersebut sedang ditangani Kejaksaan Agung, maka saya sebagai anggota Komisi III DPR mendesak kepada Jaksa Agung agar berkoordinasi dengan Kejaksaan Singapura,” kata Santoso dalam keterangan tertulis, Jumat (29/7/2022).

BACA JUGA  Legislator Minta Kejagung Tuntaskan Kasus Ekspor CPO

Santoso menjelaskan perjanjian ekstradisi memungkinkan tersangka yang melarikan diri ke Singapura dapat dipulangkan dan diadili di Indonesia. Perjanjian ekstradisi itu berlaku surut atau berlaku sejak diundangkan selama 18 tahun ke depan.

Menurutnya, Apeng harus segera ditangkap apapun caranya agar masyarakat tak mengira ada kekuatan besar yang membekingi dia.

“Para pejabat dan oknum aparat keamanan yang membackup dia sampai dapat mengelola hutan lindung jadi lahan kebun sawit harus juga dipidanakan,” ucap dia.

BACA JUGA  Legislator Minta Jaksa Agung Selidiki 'Ratu Batu Bara' Tan Paulin

“Apeng berstatus warga negara Indonesia yang dikabarkan kabur ke Singapura. Ia diduga membawa kabur uang Rp54 Triliun hasil kejahatannya. Ini angka yang sangat besar dan menyita perhatian publik,” imbuhnya.

Selain itu, Ia mendesak agar penyitaan aset dilakukan secara maksimal. Ia berkata semua harta pribadi dan aset perusahaan yang bersangkutan harus ditelusuri dengan teliti.

“Kita tidak boleh permisif dengan korupsi apalagi yang jumlahnya jumbo seperti ini,” ucap dia.

 



Terhubung dengan kami

     


Pasang Iklan Banner klik DISINI