TAREMPA, anambaspos.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun diminta untuk berlaku adil terhadap Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penerapan kebijakan pembangunan infrastruktur. Hal itu mengingat Kepulauan Anambas yang saat ini masih memerlukan dukungan maksimal baik dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam proses percepatan pembangunan daerah perbatasan.
Demikian pernyataan dari Koordinator Aliasni Masyarakat Peduli Kepulauan Anambas (AMPKA), Arpandi, S. Hi kepada anambaspos.com di Tarempa, Sabtu (14/07/2018). ”Kepulauan Anambas ini merupakan beranda paling depan Negara Kesatauan Republik Indonesia (NKRI) yang berhadapan langsung dengan dunia internasional. Jadi sangat layak mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah provinsi dan pusat,” kata Arpandi.
Arpandi mengaku heran terhadap kebijkan Gubenur Kepri Nurdin Basirun aat ini. Pasalnya, pada masa Geubernur Kepri sebelumnya (Almarhum Muhammad Sani, Red), ada itilah NAL (Natuna, Anambas dan LIngga) yang memiliki program proritas pengembangan, karena daerah tersebut sangat minim infrastrktur. NAL ketika itu, sebagai bentuk perhatian serius arah kebijakan pembangunan Pemprov Kepri. Namun saat ini arahnya tidak diketahui lagi progresnya.
“Semasa Gubernur Kepri Almarhum Pak Sani, kita ketahui ada namnaya NAL, Kepulauan Anambas salah satunya, saya kira itu arah kebijakan pembangunan yang jelas dan masnusiawi. Tapi sekarang tidak tau lagi tentang kebijakan tersebut,” tanya Arpandi.
Desakan yang sama datang dari Ketua Forum Pemantau Kebijakan Publik Provinsi Kepulauan Riau (FPKP2-KR) Koordinator Kepualuan Anambas, Muslim. Dia mengingatkan agar Gubernur Kepri tidak tutup mata. Pihaknya pun mempertanyakan sikap Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait hal tersebut.
“Banyak infrastruktur yang mesti dibangun di Kepualuan Anambas. Diantaranya infrstuktur jalan menuju Bandara Letung sepanjang lima kilo meter. Infrastruktur Bandara tersebut dinilai sangat penting bagi Kepualuan Anambas yang jauh dan sulit sarana transfortasi,” tegas Muslim.
Untuk akses dan konektifitas, tambah Muslim, tentu Bandara itu sangat layak dimaksimalkan fungsinya. “Setahu saya soal akses teransportasi dan masalah konektifity itu jadi prioritas Jokowi. Tapi mengapa Pemprov Kepri seakan tutup mata saat ini. Padahal kebutuhan untuk infarstruktur jalan ke bandra Letung itu, sudah disampaikan oleh pihak terkait ke Pemrpov Kepri,” desak Muslim.
Sementara itu, pihak Pemprov Kepri sulit didapatkan keterangan. Berkali kali media ini mencoba mengkonfirmasi, namun tidak diperoleh jawaban. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemrov Kepri, Naharuddin melalui teleppon selulernya ketika dihubungi tidak menerima dan sms tidak ada balasan. (Red)
