ANAMBASPOS.com, TAREMPA – Tokoh Muda Kepulauan Anambas, Sopian Kadir mengingatkan kepada seluruh Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) yang ambil bagian dalam kontestasi demokrasi di Kepualuan Anambas pada pemilu serentak 2019 mendatang untuk tidak menjadikan 20 kuri Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kepualuan Anambas itu sebagai lowongan pekerjaan semata.
“Saya hanya ingin mengingatkan saja, bahwa 20 kursi dewan itu bukan lowongan pekerjaan. Jadi bagi teman-teman yang nanti duduk di kursi itu, tolong cara berpikirnya jangan digeser dari esensi sebenarnya sebgai wakil rakyat,” ungkap Sopian kepada anambas pos.com melalui sambungan telephon selulernya di Tarempa, Selasa (18/07/2018).
Pernyataan itu disampaikan Sopian, seiring dengan telah dilakukannya pendaftaran Bacaleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Partai Politik peserta pemilu saat ini secara nasional termasuk di Kepulauan Anambas. Persolan bagaiman tersedianya lapangan pekerjaan baru di Kepulauan Anambas menurutnya, justru adalah salah satu agenda yang mesti diperjuangkan oleh Anggota DPRD nantinya.
“Kan teman- teman sudah mendaftar sebagai Bacaleg tu di KPU. Saya ingin bilang begini, bahwa tidak ada lapangan pekerjaan baru yang dibuka di Anambas ini. Masyarakat tidak punya kesempatan kerja yang memadai, untuk berkembang di daerah sendiri. Mereka lebih memilih hengkang ke luar. Ini persoalan. Nanti kalau terpilih tolong diingat itu,” tegas Sopian.
Tetrkait kondisi itu sambungnya, DPRD periode lima tahun berikutnya harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini, “Jadi jangan hanya pikirkan kepentingan pribadi dan kelompok saja. DPRD itu Wakil Rakyat, lembaga yang dimandatkan untuk membela kepentigan masyarakat banyak,” cetusnya pula.
Dia kemudian menambahkan bahwa Masyarakat Kepuluan Anambas saat ini menunggu kehadiran pemimpin-pemimpin yang memiliki kafasitas lebih. Termasuk 20 Anggota DPRD Anambas, harus mampu membawa perubahan pembangunan secara cepat dan signifikan sesuai dengan tanggungan anggaran yang diberikan oleh negara terhadap mereka dari hasil pajak rakyat tersebut.
“Anambas ini berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Kita ini jauh di perbatasan. Kita ini daerah kepulauan yang pulau-pulaunya terpisah-terpisah. Perlu infrastruktur yang mendukung. Membangunnya mahal. Jadi harus punya terobosan yang ekstra oleh para pengambil kebijakan. Tidak bisa hanya normatif saja,” pungkasnya.
Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kepulauan Anambas, Indra Syaputra terkait itu menaggapi bahwa, pihaknya telah melakukan bimbingan dan orientasi pengkaderan bagi para Bacaleg Partai Golkar.
“Bagi kami di Partai Golkar, sebelum ditetapkan menjadi Bacaleg sudah mendapatkan pembekalan tentang orientasi menjadi Anggota Legislatif. Tentu untuk pengabdian bukan semata mencari pekerjaan. Memperjuangkan kepentingan masyarakat termasuk menyediakan lapangan pekerjaan,” terang Indra.(Red)
