BATAM, SAnambasPos. com – Dalam lima tahun terakhir, pencapaian PAD Kepri terkesan stagnan, dengan hampir 75% pendapatan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor di Batam. Proses pembangunan terkesan lambat dan seadanya. Padahal Pemprov Kepri telah melepaskan tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur jalan di Batam.
๐จ๐ฏ๐ฎ ๐๐ป๐ด๐ฎ๐ป ๐ฆ๐ถ๐ด๐ฎ๐น๐ถ๐ป๐ด๐ด๐ถ๐ป๐ด, Tokoh Aktivis Kota Batam
PROVINSI KEPRI, yang terdiri dari tujuh kabupaten dan kota, telah mengalami kemajuan. Namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan, terutama dalam aspek pemerataan pembangunan, ekonomi, dan pendidikan. Kota Batam, misalnya, bergerak lebih cepat dibandingkan daerah lain di Kepri.
Salah satu aspek yang mencolok adalah pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,04%, melampaui pertumbuhan di kabupaten dan kota lain di Kepri, serta di provinsi (4,45%) dan nasional (5,05%).
Selain pertumbuhan ekonomi, kita perlu memperhatikan Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kepri. Gini Ratio provinsi pada tahun 2023 adalah 0,340, mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 0,325.
Sementara itu, IPM Kepri mencapai 79,08, lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di angka 74,39. Gini Ratio Kota Batam sendiri tercatat 0,338, dengan IPM mencapai 82,64.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa Kota Batam unggul dibandingkan dengan daerah lain di Kepri, dan mencerminkan kondisi pembangunan provinsi secara umum.
๐ฃ๐๐ ๐๐ฒ๐ฝ๐ฟ๐ถ ๐ง๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ฒ๐๐ฎ๐ป ๐ฆ๐๐ฎ๐ด๐ป๐ฎ๐ป
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penting dalam upaya membangun daerah. Namun, dalam lima tahun terakhir, pencapaian PAD Kepri terkesan stagnan, dengan hampir 75% pendapatan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor di Batam. Tidak ada upaya serius dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan pendapatan daerah di luar pajak tersebut.
๐๐ฒ๐ฝ๐ฟ๐ถ ๐๐ฎ๐ด๐ฎ๐น ๐๐ฎ๐ฝ๐ฎ๐ถ ๐ง๐ฎ๐ฟ๐ด๐ฒ๐ ๐๐ฎ๐ฏ๐๐ต ๐๐ฎ๐ป๐ด๐ธ๐ฎ๐ฟ
Salah satu langkah yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui penarikan biaya Labuh Jangkar. Pemprov Kepri pernah meluncurkan pungutan untuk biaya ini pada 9 Maret 2021, tapi penarikan tersebut terhenti, dan target pendapatan sebesar 200 miliar gagal tercapai. Ini menunjukkan ketidakmampuan Gubernur Ansar Ahmad dalam memperjuangkan pemasukan bagi Provinsi Kepri.
Kegagalan mendapatkan pemasukan dari Labuh Jangkar merupakan tamparan bagi kita semua, mengindikasikan bahwa visi dan misi maritim Gubernur Ansar hanya sekadar kata-kata tanpa realisasi yang jelas.
๐ฃ๐ฒ๐บ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ด๐๐ป๐ฎ๐ป ๐๐ฒ๐ฝ๐ฟ๐ถ ๐ง๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ฒ๐๐ฎ๐ป ๐๐ฎ๐บ๐ฏ๐ฎ๐
Ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad untuk meningkatkan PAD berdampak pada kualitas kinerja pemerintahan dan pembangunan. Proses pembangunan terkesan lambat dan seadanya. Padahal Pemprov Kepri telah melepaskan tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur jalan di Batam.
๐๐ฒ๐ฝ๐ฟ๐ถ ๐๐ฒ๐ณ๐ถ๐๐ถ๐ ๐๐ป๐ด๐ด๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ป
Satu hal yang mengejutkan adalah terjadinya defisit anggaran belanja daerah Provinsi Kepri tahun 2024, yang hampir mencapai 500 miliar. Defisit ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan perencanaan pembangunan yang buruk.
๐ฃ๐ฒ๐บ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ด๐๐ป๐ฎ๐ป ๐๐ฎ๐๐ฎ๐บ ๐๐ฎ๐ฑ๐ถ ๐๐ฎ๐ฟ๐ผ๐บ๐ฒ๐๐ฒ๐ฟ ๐ ๐ฒ๐ป๐ด๐๐ธ๐๐ฟ ๐๐ฒ๐บ๐ฎ๐บ๐ฝ๐๐ฎ๐ป ๐ฆ๐ฒ๐ผ๐ฟ๐ฎ๐ป๐ด ๐ฃ๐ฒ๐บ๐ถ๐บ๐ฝ๐ถ๐ป
Mengingat pentingnya pemerataan dan peningkatan pembangunan di Kepri, kita memerlukan gubernur dengan visi dan misi yang jelas, serta kepemimpinan yang tegas.
Pembangunan di Kota Batam dapat menjadi barometer untuk mengukur kemampuan seorang pemimpin. Batam yang padat penduduk tentunya memerlukan anggaran besar untuk pembangunan, dan kemajuan di Batam seharusnya menjadi stimulus bagi seluruh daerah di Kepri.
Untuk merealisasikan kemajuan pembangunan, kita memerlukan gubernur yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang mampu mengonsolidasikan semua potensi yang ada di Provinsi Kepri.
๐ฅ๐๐ฑ๐ถ -๐ฅ๐ฎ๐ณ๐ถ๐พ ๐ฎ๐ฑ๐ฎ๐น๐ฎ๐ต ๐๐ฎ๐๐ฎ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ป๐๐ฎ
Calon Gubernur Haji Muhammad Rudi dan calon Wakil Gubernur Haji Aunur Rafiq adalah pasangan yang tepat untuk itu.
Pengalaman Haji Muhammad Rudi sebagai Walikota Batam dan Ex-Officio Kepala BP Batam, bersama Haji Aunur Rafiq sebagai Bupati Karimun, memberikan jaminan untuk membangun Provinsi Kepri yang lebih maju.
