TAREMPA, anambaspos.com – Dua pentolan aktivis senior Kepulauan Anambas (KKA), M. Sani alias Pang Adong dan Syafrizal alias Icap turun gunung. Dua pentolan aktivis senior itu, terlihat membaur dalam Aksi Unjuk Rasa Damai yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) KKA pada, Kamis (27/06/2019) kemarin.
“Saya sudah 20 tahun lebih tidak ikut-ikut lagi dalam aksi-aksi seperti ini. Sejak terakhir memimpin aksi demo di Bandara Matak menuntut agar diterimanya tenaga kerja lokal ke pihak perusahaan minyak dan gas (migas) yang ber-basecame di Palmatak hingga saat ini.
Turunya kembali dirinya dalam Aksi ke BAWASLU KKA tersebut, kata Eks Aktivis KNPI Tarempa 1995 itu, setelah dia meyakini bahwa aksi tersebut adalah murni gerakan moral yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda di Kepualuan Anambas yang memiliki harapan dan tujuan yang mulia. Yakni menyelamatkan daerah dari bahaya laten politik uang.
“Saya melihat bahwa, adek-adek yang melakukan aksi ini, memiliki cara pandang yang lurus dan baik untuk Kepulauan Anambas ke depannya, yakni menolak praktek politik uang.
“Karena saya liat adek-adek ini bergerak dengan tujuan yang baik, makanya saya terketuk hati untuk ikut mendukungnya. Kita tentu perlu memberikan apresiasi, dimana di tengah kondisi orang-orang yang menikmati kesenangan dan kejayaan secara pribadi hari ini, rupanya masih ada adek-adek yang mau bersusah payah berada di zona tidak nyaman memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas,” akunya.
Oleh sebab itu, tuntutan agar Komisioner BAWASLU KKA untuk segera mengundurkan diri itu, harus terus didukung. “Mesti didukung, karena memang kita nilai bahwa BAWASLU KKA telah gagal melakukan pencegahan dugaan politik uang di Kepuluan Anambas pada pileg dan pilpres yang lalu,” ungkapnya.
Seperti diketahui sebelumnya bahwa, AMPD adalah gabungan berbagai elemen masyarakat Kepulauan Anambas yang berasal dari berbagai unsur perwakilan, seperti Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat yang melebur menjadi satu kesatuan yang sudah dua kali menggelar aksi. (Redaksi)