TAREMPA, anambaspos. c om – Puluhan kerumunan massa mencoba menyerbu Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Kamis (31/1/2019). Warga melakukan aksi unjuk rasa, buntut dari tidak terima keputusan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Anambas. Massa menilai ada manipulasi dalam penghitungan suara yang dilakukan.
Beberapa kali terdengar teriakan orator yang menyulut reaksi massa. “Bongkar…bongkar..bongkar…bongkar KPU, bongkar KPU sekarang juga. Satukan barisan, jangan berpencar,” teriak seorang orator.
Personil Anggatan Laut (LANAL) Tarempa tampak turut terlihat menghadang serbuan massa tersebut. Awalnya mereka mencoba melakukan langkah persuasif, meminta massa menyalurkan aspirasi melalui prosedur yang berlaku dan kondusif.
Pihak TNI AL itu, sempat meminta perwakilan massa untuk berdialog. Sayang, tidak ada kata sepakat. Massa pun semakin beringas dan merangsek masuk menuju Kantor Bupati Anambas. Bentrokan pun akhirnya pecah. Langkah tegas kemudian dilakukan. Anggota LANAL Tarempa yang sudah mengambil sikap siaga, akhirnya memukul mundur massa.
Untungnya unjuk rasa itu, bukan aksi yang sebenarnya. Itu hanya simulasi pengamanan gangguan yang dilakukan jelang Pemilu 2019. Aksi massa seperti ini, bisa saja terjadi saat pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019 mendatang.
Komandan Lanal Tarempa Letkol Laut (P) Nur Rochmad Ibrahim mengatakan, fokus TNI dalam hal ini Lanal Tarempa, adalah untuk membantu pelaksanaan perbantuan berdasarkan permintaan dari POLRI. Latihan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden inipun dilaksanakan secara serentak di seluruh KOARMADA.
Selain perang kata Rohmad, terdapat pula tugas lain TNI, dengan merujuk pada Undang Undang nomor 34 tahun 2004, yakni melaksanakan perbantuan dengan POLRI untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. “Latihan ini dimulai setelah ada telegram terhitung tanggal 28 Januari hingga 8 Februari 2019,” trangnya.
Dia juga menekankan kepada prajurit Lanal Tarempa untuk menjaga dan mempertahankan netralitas. Bahkan katanya, pihaknya tidak segan-segan menindak prajurit LANAL Tarempa, apabila ada yang terbukti terlibat tidak netral selama proses pesta demokrasi ini.
“Saya tidak ingin ada prajurit Lanal Tarempa yang terlibat. Kalau ada, berhadapan langsung dengan Komandan Lanal Tarempa. Tentunya ada proses yang kami berikan dan sanksi yang berlaku di TNI. Saya juga menegaskan pergerakan berdasarkan perintah dan Komando dari atas,” tegasnya. (Trb/ Red)
