JEMAJA, anambaspos.com – Warga Pulau Jemaja yang terdiri dari dua Kecamatan yakni Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur akan menggelar aksi membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 5 Kilo Meter. Langkah tersebut dilakukan untuk mendesak Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo (Jokowi) untuk segera ‘memerdekakan’ signal di negeri paling ujung Indonesia itu.
Pasalnya, hingga saat ini signal di dua kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) itu, masih sulit. Jangankan untuk mengakses in ternet, untuk belajar voice kadang tidak bisa.
Seperti ditulis Haluan Kepri.com edisi (25/ 03/2019) sebelumnya, bahwa sulitnya signal di daerah itu, kemudian mengundang tanya di masyarakat, apakah daerah tersebut merupakan bagian dari Indonesia atau bukan. Karena seperti tidak ada beda tetap terjadi disparitas yang mencolok dari sisi pembangunan.
Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Jemaja Ustadz Qosim menyayangkan, disparitas signal yang terjadi di daderah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu. Disaat semua orang mengelu-elukan pesatnya pembangunan namun Pulau Jemaja seperti dianak tirikan dalam hal Signal maupun pembangunan lainnya.
“Ini yang menjadi tanda tanya besar di masyarakat, kenapa setelah sekian tahun dari sejak bergabung dengan Riau, sampai dengan hadirnya Kabupaten Anambas, kondisi signal di Jemaja tetap nagdat, dan semakin terpinggirkan,” sesal Qosim sembari mengeluhkan persoalan signal yang mendera daerah itu, Minggu (24/3).
Menurut Qosim yang merupakan Pemuka agama di Kecamatan itu, masuknya Anambas sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Perbatasan Nasional (KSPN) ternyata hanya menjadi live servis saja, karena pada prakteknya di lapangan manyarakat di perbatasan tersebut tetap tertepikan dan tetap ‘terjajah’ dan belum ‘mardeka’ signal.
“Yang kami harapkan itu adalah bagaimana masyarakat di perbatasan ini juga dapat menikmati fasilitas jaringan internet dan voice dengan nyaman dan tidak seperti saat ini,” tegasnya.
Ia melanjutkan, kedatangan Menteri Kominfo belum lama ini ke Anambas yang tadinya diperkirakan mampu mendongkrak pelayanan dan meningkatkan signal di Anambas, ternyata belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi telekomunikasi secara maksimal dan merata.
“Progres positif kedatangan pak Menteri belum dirasakan oleh masyarakat seluruhnya, hanya saat beliau berada di Anambas telekomunikasi itu baik, setelah kepulangan beliau semua kembali seperti semula tetap memperihatinkan,” pangkasnya.
Sementara itu Apriagun, salah seorang Unsur Pemuda Kecamatan Jemaja Timur, juga menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini. Dimana disaat daerah lain masyarakat telah dapat menikmati kenyamanan internet dan berkomunikasi namun di Pulau Jemaja masih tetap sama sulit.
“Kita ini juga bagian dari Anambas, bagian dari Kepri dan bagian dari NKRI. Kenapa dari sisi telekomunikasi kami berbeda, apakah kami ini hanya anak tiri yang hanya dipandang sebelah mata oleh petinggi negeri,”tanya dia.
Padahal tambah dia, sebagai daerah yang berada di perbatasan dan merupakan beranda terdepan Indonesia, secara logika seharusnya beranda depan itu dipoles dengan baik. Karena yang melihat itu bukan hanya masyarakat Indonesia, namun adalah negera tetangga yang berbatasan dengan negara ini.
“Sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Kepri, Anambas merupakan daerah yang sangat luar biasa karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara di Asia Tenggara Seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, Filipina dan Singapura. Tetapi kenapa untuk telekomunikasi kami tidak sama dengan daerah lain,” tuturnya.
Apriagun mengaku tidak habis pikir dengan kondisi signal di Pulau Jemaja saat ini. “Ironi disparitas signal ini, bukannya terjadi satu dua hari, satu dua tahun tapi puluhan tahun. Kami masyarakat bertanya, kepada siapa harus mengadu wahai para petinggi,” katanya. (red)
Editor : Asril Masbah
