ANAMBASPOS.com, TAREMPA – Meski pernyataan yang dibuat oleh Ketua Dewan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemantau APBD dan APBN Riau- Kepulauan Riau, Fadhil, Hasan, SH terbilang cukup keras dan berani, namun belum ada reaksi dari pihak penegak hukum di Anambas hingga saat ini.
Fadhil dalam halaman akun feacebook-nya Mfadil Hasan, sebelumnya membeberkan dugaan adanya oknum pejabat daerah yang ‘menjamin’ kontraktor tertentu sebagai pemenang lelang proyek – proyek berskala besar di Anambas.
Dalam tulisan itu, Fadhil juga menyebutkan bahwa kontraktor yang dimaksudnya mendapatkan paket proyek hingga lima paket dengan total anggaran mencapai 5 milyar.
“Hebat memang, satu kontraktor sampai dapat 5 paket. Mulai dari bangun jalan, bangun gedung, sampai pengadaan, disapu bersih. Total 45 milyar. Diduga ada oknum pejabat daerah yang ‘menjamin’ kontarktor tersebut,” tulis Fhadil.
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Natuna di Tarempa, Muhammad Bayanullah ketika di-konfirmasi terkait hal tersebut, memilih tidak berkomentar. Meski sempat bertanya dari mana info dan siapa oknum pejabat yang dimasksud itu.
“Info pejabat yang ‘bermain’ itu dari siapa, dan oknum pejabat yang bermain itu siapa?,” tanya Bayanullah kepada ANAMBASPOS.com melalui What Up-nya, Selasa Sore (21/08/2018).
Bayan kemudian mengatakan bahwa pernyataan Fhadil Hasan itu masih bias. Dia pun memilih tidak menanggapinya. “Masih bias, saya no comen,” ujarnya.
Sementara berkaitan dengan proses pelaksanaan proyek-proyek di lapangan yang diduga bermasaalah, dia mempersilakan untuk langsung menanyakannya ke Ketua TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Dearah) .
“Untuk pelaksanaan proyek di lapangan yang berada di bawah pengawasan TP4D, langsung ditanya ke Ketua TP4D saja. Nanti awal September turun dari Ranai, ” terang Bayan. (Red)
