Penulis : Hendri / Editor : Slamet.
SIANTAN, AnambasPos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rapat Kerja (Raker) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas.
Rapat yang berlangsung di Lantai II Gedung DPRD Anambas ketika itu membahas terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang menjadi masalah bagi para nelayan di Kepulauan Anambas saat ini.
Kegiatan yang juga dihadiri Bappeda, Dishub-LH, DP3 serta Disperindagkop dan Kabag Ekonomi maupun pengurus HNSI Anambas ketika itu dipimpin langsung oleh Syamsul Umri selaku Wakil Ketua I DPRD Anambas.
Saat membuka rapat tersebut, Syamsul yang juga didampingi Jasril Jamal selaku anggota komisi II menyampaikan, demi kepentingan masyarakat Anambas diharapkan pihak Pemda melalui dinas terkait dapat memberikan keterangan tentang kelangkaan BBM Solar di wilayah ini.
“Rapat secara resmi saya buka”, kata Syamsul diawal kegiatan itu. Senin (18/04/2022).
Selanjutnya, HNSI Anambas melalui Sekretaris yang masih dijabat oleh Dedi Syaputra menyampaikan aspirasi yang menjadi keluhan dari masyarakat khususnya nelayan.
“Kami mewakili seluruh masyarakat Anambas khususnya nelayan yang beberapa bulan belakangan ini mengeluhkan atas langkanya solar. Hal ini bahkan bukan terjadi kali ini saja tetapi sudah lama, karena ini menyangkut kelangsungan hak orang ramai mohon kiranya menjadi perhatian seluruh pihak di jajaran baik itu DPRD maupun OPD Anambas”, ucap Dedi.
Selain itu Jasril jamal yang juga anggota DPRD KKA Komisi II juga meminta kepada OPD terkait segera membuat deadline agar permasalahan ini segera selesai.
” Saya sangat menyayangkan bahwa daerah penghasil minyak sering mengalami krisis minyak”, pungkas Jasril yang juga berharap agar pihak Pertamina bisa menambah kuota BBM khususnya di KKA.
Dikesempatan yang sama Kepala Disperindag , Masykur memberikan tanggapan terkait terjadinya kelangkaan BBM jenis Solar belakangan ini.
“Memang harus kami akui bahwa terkait kelangkaan BBM ini memang sering terjadi. Dalam catatan kami sebelumnya juga terjadi pada tahun 2011. Hal ini lagi-lagi terkait masalah data, semua akan kami bahas dengan baik, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan rapat bersama OPD terkait dan akan kami lakukan secara intens mengenai data ini”, kata Masykur.
