JAKARTA, AnambasPos.com – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah kembali melanjutkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali selama dua pekan, mulai 15 Februari hingga 28 Februari mendatang. Selain itu, daerah yang tidak memenuhi ambang batas target vaksinasi akan dinaikkan satu level.
“Pada periode kali ini, ditetapkan kriteria tingkat vaksinasi dosis kedua sebesar minimal 45% dan vaksinasi lansia dosis pertama sebesar minimal 60%. Kabupaten/kota yang tidak memenuhi ambang batas akan dinaikkan satu level PPKM-nya,” kata Airlangga selaku Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali usai rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju, seperti dilansir Investor Daily, Senin (14/2/2022).
Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) khusus membahas tentang Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Ia mengatakan, kriteria penerapan level PPKM berdasarkan level asesmen situasi pandemi, baik transmisi komunitas yaitu jumlah kasus kematian, rawat inap, dan kapasitas respons testing, tracing, dan treatment ditambah vaksinasi dosis kedua minimal 45% dan lansia minimal 60%.
Dikatakan, berdasarkan kriteria tersebut, komposisi level PPKM pada 386 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali untuk periode 15-28 Februari yaitu sebanyak 63 kabupaten/kota menerapkan PPKM Level 1 sebanyak 63 kabupaten kota dari sebelumnya 164 daerah, Level 2 sebanyak 205 kabupaten/kota dari sebelumnya 208 daerah, dan Level 3 sebanyak 118 kabupaten/kota dari sebelumnya 14 daerah.
Menurut Airlangga, perubahan kriteria level PPKM merupakan langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan kasus varian Omicron.
“Ini murni untuk mempersiapkan menghadapi kenaikan Omicron dalam 2-3 minggu ke depan,” ujarnya.
Dikatakan bahwa saat ini masih terdapat tiga provinsi yang cakupan vaksinasi dosis pertamanya masih di bawah 70%, yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua. Sedangkan untuk dosis kedua terdapat 10 provinsi dengan capaian di bawah 50%, yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku, dan Papua.
“Pemerintah, sesuai arahan Bapak Presiden, diminta terus mengakselerasi vaksinasi terutama di luar Jawa-Bali, baik yang kedua maupun yang dimulai booster atau vaksinasi ketiga,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Indonesia mengalami kenaikan. Dalam sepekan terakhir, Rt naik lebih tajam menjadi 1,13 dan kenaikan terjadi di seluruh pulau.
Meskipun kasus di luar Jawa-Bali proporsinya relatif masih rendah yaitu sebesar 13,9% dari kasus aktif nasional, tetapi terjadi lonjakan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
“Kita melihat sejak 24 Januari sudah mulai terjadi lonjakan dan kita akan memonitor 2-3 minggu ke depan yang kemungkinan angkanya akan meningkat lagi. Karena seperti kita ketahui, luar Jawa-Bali biasanya lagging atau lebih lambat dari pulau Jawa-Bali,” kata Airlangga.
Seiring peningkatan kasus harian, tingkat perawatan di rumah sakit (RS) di luar Jawa-Bali juga meningkat di 10 provinsi dan 15 kabupaten/kota. Namun Airlangga menegaskan bahwa meskipun lonjakan kasus lebih tinggi dibandingkan saat gelombang Delta, tingkat keterisian tempat tidur atau BOR untuk pasien Covid-19 di rumah sakit (RS) masih relatif terkendali.
“Ini BOR nasional rasionya masih relatif rendah yaitu 30,52%. Untuk BOR seluruh provinsi luar Jawa-Bali itu kurang dari 20%, kecuali Sumatera Selatan 30%, Papua Barat 25%, Kalimantan Selatan 23%, Sulawesi Utara 23%, dan Bengkulu 21%. Terkait dengan isolasi terpusat, saat ini (BOR) masih terkendali di level 2,88%,” katanya.
Airlangga menambahkan, BOR di fasilitas isolasi terpusat (isoter) juga masih terkendali di level 2,88 %. Pemerintah akan menyiapkan tempat tidur di fasilitas isoter sebanyak 2-3 kali lipat dibandingkan saat gelombang Delta, tahun lalu.
“Antara 69-91 ribu tempat tidur sebagai langkah mitigasi di luar Jawa-Bali,” kata Airlangga.
