AnambasPos.com, To Lam kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam untuk masa jabatan lima tahun pada Kongres Nasional di Hanoi pekan lalu, Jumat (23/01). Mantan Menteri Keamanan Publik ini kini menjadi figur politik paling dominan di Vietnam, siap mengesahkan program reformasi ambisius. Kongres yang digelar lima tahun sekali itu berakhir lebih cepat, mengindikasikan tidak ada perpecahan internal terkait kepemimpinan.
Menurut Le Hong Hiep, peneliti senior Program Studi Vietnam di ISEAS–Yusof Ishak Institute, komposisi Politbiro baru menunjukkan To Lam siap menjadi presiden. Hal ini kontras dengan Cina yang menggabungkan dua jabatan tertinggi, sementara Vietnam jarang melakukannya. Dalam pidatonya, To Lam berkomitmen mencapai pertumbuhan ekonomi 10% dalam lima tahun ke depan.
To Lam berjanji menggeser Vietnam dari manufaktur berbiaya rendah menuju inovasi. Tujuannya adalah menjadikan Vietnam negara berpendapatan menengah-atas pada tahun 2030.
To Lam dikenal sebagai menteri keamanan publik dan penegak kampanye antikorupsi besar-besaran. Kampanye tersebut diluncurkan oleh mantan ketua partai, Nguyen Phu Trong. Setelah Trong wafat pada Juli 2024, To Lam mengambil alih posisi sekretaris jenderal partai.
Ia bergerak cepat mengonsolidasikan kendali dan menempatkan sekutunya dari dinas keamanan dan provinsi asalnya, Hung Yen, ke posisi strategis. To Lam juga meluncurkan konsep "revolusi" kelembagaan untuk memodernisasi negara. Konsep ini bertujuan memangkas birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan.
Perombakan administratif memangkas setengah jumlah provinsi serta menggabungkan atau menghapus beberapa kementerian kunci. Di bidang ekonomi, To Lam menerapkan Resolusi 68, yang diadopsi Politbiro pada April 2025. Resolusi ini bertujuan menjadikan perusahaan swasta dalam negeri sebagai "penggerak terpenting" ekonomi pada tahun 2035.
Le Hong Hiep menilai To Lam sangat berpengaruh di partai, terbukti dari pengesahan cepatnya sebagai sekretaris jenderal. "Konsensus ini menunjukkan bahwa reformasinya mendapat dukungan besar dari pimpinan tertinggi Vietnam," jelasnya. Ini terlepas dari keluhan sebagian anggota partai terkait penyederhanaan birokrasi dan penggabungan provinsi.
Namun, para kritikus khawatir langkah ini memusatkan kekuasaan pada seorang pemimpin berlatar belakang keamanan. Hal itu dinilai berisiko mengakhiri mekanisme checks and balances informal Vietnam. Mekanisme tersebut selama ini mencegah munculnya figur diktator dan pelarangan perbedaan pendapat internal.
"Konsentrasi kekuasaan ini berisiko membuat reformasi ke depan dijalankan tanpa pertimbangan dan tinjauan kritis yang memadai," kata Le Hong Hiep. Ia menambahkan, ini berpotensi memicu kesalahan kebijakan. Menurutnya, keberhasilan bergantung pada kesediaan To Lam mendengar pandangan berbeda dan pengaruh tim penasihatnya.
Dengan dukungan bulat untuk To Lam, Kongres Nasional menjanjikan target reformasi administrasi dan pertumbuhan ekonomi. Alexander Vuving, profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, menyebut ini bisa menjadi dukungan agenda reformasi sekaligus tanda kekuasaan yang terkonsolidasi. "Mandat kuat ini memberinya ruang gerak luas untuk menjalankan agendanya, tetapi belum pasti apakah agenda itu akan berhasil," tambahnya.
Perekonomian Vietnam berkembang pesat berkat ekspor dan investasi asing. Negara ini tetap menjadi salah satu pusat manufaktur dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Namun, lingkungan eksternal kini lebih tidak pasti. Permintaan global melambat dan tekanan dagang menguat dari Washington di bawah Presiden Donald Trump.
Meskipun tarif AS telah diturunkan dari 46% menjadi 20%, Vietnam masih rentan terhadap ancaman Washington. Ancaman tersebut menargetkan barang "transshipment", yaitu produk yang diekspor langsung melalui Vietnam dari Cina atau mengandung persentase besar buatan Cina. Tarif yang lebih keras atau aturan rantai pasok yang lebih ketat dapat memukul pabrik-pabrik Vietnam, yang menjadi tulang punggung lapangan kerja dan standar hidup.
Para analis juga mengingatkan bahwa korupsi tetap menjadi hambatan serius. Ini terjadi meskipun kampanye antikorupsi telah bergema selama bertahun-tahun. Meskipun Resolusi 68 menggaungkan kewirausahaan, sebagian besar dukungan negara diperkirakan mengalir ke "juara nasional".
Perusahaan ini secara nominal swasta tetapi bergantung pada preferensial kredit atau pembiayaan istimewa dari bank milik negara. "Agenda To Lam untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah memicu utang dan inflasi," kata Tuong Vu, profesor dan direktur Pusat Riset AS–Vietnam di University of Oregon. "Jika tidak hati-hati, akan terjadi kegagalan besar seperti satu dekade lalu."
Tantangan bagi To Lam bukan sekadar menetapkan target. Ia harus menjaga ketahanan model pertumbuhan Vietnam di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia. Ini meliputi perdagangan, investasi, dan arus teknologi. Dengan dinamika global yang kian sulit diprediksi, risiko dalam membuat kebijakan pun makin tinggi.
(ita/ita)
