AnambasPos.com – Otoritas Korea Selatan (Korsel) menggeledah rumah dan kantor tiga warga sipil pada Rabu (21/1/2026). Penggeledahan ini terkait dugaan pengiriman drone ke Korea Utara (Korut), di mana salah satu tersangka mengaku menerbangkan drone untuk mendeteksi radiasi fasilitas uranium.
Menurut Badan Kepolisian Nasional Korea, tim investigasi gabungan militer-polisi melaksanakan surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Ini dilakukan di kediaman dan kantor tiga tersangka sipil sehubungan dengan insiden drone. Para penyidik berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh sambil tetap membuka semua kemungkinan.
Salah satu pria yang ditangkap, berinisial Oh, mengakui perbuatannya. Ia menerbangkan drone untuk mendeteksi tingkat radiasi dari fasilitas pengolahan uranium Pyongsan di Korea Utara. "Saya menerbangkan drone untuk mengukur radiasi dan kontaminasi logam berat di sekitar pabrik pengolahan uranium di sana," kata Oh.
Sementara itu, Presiden Korsel Lee Jae Myung mengecam keras dugaan operasi drone yang dipimpin warga sipil tersebut. Ia menyebut tindakan itu sebagai "tindakan untuk memulai perang". "Ini sama saja dengan menembak Korea Utara," ujar Lee. Ia menambahkan, "Kita harus menghukum berat mereka yang bertanggung jawab agar hal ini tidak terulang."
Sebelumnya, Pyongyang menuduh Seoul telah menerbangkan drone ke kota perbatasan Kaesong awal bulan ini. Korea Utara bahkan merilis foto-foto yang diklaim sebagai puing-puing drone yang ditembak jatuh. Namun, Korea Selatan telah membantah militer atau pemerintahnya terlibat.
Korsel mengisyaratkan kemungkinan warga sipil yang melakukannya. Pihaknya berjanji akan menghukum mereka yang bertanggung jawab jika tuduhan itu benar. Diketahui, kedua negara secara teknis masih dalam keadaan perang karena Perang Korea 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Kisah drone ini juga terjadi ketika mantan presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diadili. Ia menghadapi tuduhan memerintahkan operasi drone secara ilegal dengan harapan memprovokasi respons Pyongyang. Tujuannya adalah menggunakan insiden itu sebagai dalih untuk memberlakukan darurat militer. Yoon dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April tahun lalu.
