AnambasPos.com, Presiden Prabowo Subianto menantang tegas para pengusaha serakah yang berupaya membeli pejabat di pemerintahannya, memperingatkan akan ada ‘kejutan besar’. Tantangan ini disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara kunci dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), sebagai komitmennya melawan korupsi dan penyalahgunaan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.
Prabowo menjelaskan, pemerintah telah mencabut izin 28 korporasi yang menguasai 1,01 juta hektar. Pencabutan izin ini dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut terbukti melanggar hukum dengan membangun perkebunan di hutan lindung.
"Saya telah menyita 4 juta hektar, tetapi dua hari yang lalu, saya memimpin rapat kabinet melalui Zoom dari London dan kami memutuskan untuk mencabut izin 28 korporasi yang memiliki izin atas 1,01 juta hektar," kata Prabowo. "Saya mencabutnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini adalah perusakan nyata terhadap aturan hukum."
Praktik ilegal ini, menurut Prabowo, merupakan ‘ekonomi serakah’ atau ‘serakahnomics’ yang harus ditertibkan. Penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan serakah ini diketahui mendapat respons negatif dari sebagian pengusaha.
"Mungkin para pengusaha yang disebut rakus ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia," ujar Prabowo. "Atau mungkin mereka merasa bisa membeli semua pejabat pemerintah Indonesia."
Prabowo mengaku menerima laporan bahwa ada pengusaha yang beranggapan semua pejabat bisa dibeli. "Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, ‘Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli’," sambungnya.
"Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan menemukan kejutan besar bagi diri mereka sendiri," tegas Prabowo.
Penyitaan jutaan hektar perkebunan ilegal karena penyalahgunaan, ditambah pencabutan izin, dinilai Prabowo sebagai upaya penegakan hukum paling berani dan nekad dalam sejarah Indonesia. Ia menekankan bahwa masih banyak lagi perusahaan yang akan ditertibkan.
Prabowo mengungkapkan, hingga kini pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, stafnya melaporkan bahwa setidaknya ada seribu lagi atau lebih, bisa jadi sebanyak 666 korporasi yang melanggar hukum.
Untuk menegakkan hukum terhadap ratusan perusahaan tersebut, Prabowo menyatakan tidak akan berkompromi. "Rakyat saya menuntut ini, dan kami bertekad untuk melayani rakyat kami dengan kejujuran," imbuhnya. "Saya bertekad untuk memegang teguh sumpah saya, membela konstitusi negara saya, menegakkan hukum di negeri ini."
