ANAMBASPOST.COM, NASIONAL – Wilayah perbatasan merupakan salah satu faktor masuknya bahaya terorisme dalam sebuah negara. Lemahnya pengawasan perbatasan akan dijadikan celah bagi para pelaku kejahatan untuk melebarkan aksinya.
Kejahatan seperti pembalakan liar, impor barang ilegal, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia, dan juga terorisme adalah ekses langsung dari lemahnya pengawasan perbatasan.
Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Saud Usman Nasution, menyatakan pihaknya menyadari bahwa masing-masing instansi aparat keamanan dan stakeholder wilayah perbatasan telah memiliki aturan dan Standard Operation Procedure (SOP) tersendiri dalam pengamanan dan pengawasan ancaman terorisme.
“Namun, kami memandang bahwa strategi pengawasan perbatasan yang ada saat ini belum menyeluruh, lemah dan bersifat lintas sektoral,” kata Saud Usman, dalam keterangannya, Jumat (11/12).
Atas dasar itulah, BNPT membuat SOP untuk menyinergikan seluruh stakeholder dan bersama melakukan pengawasan wilayah perbatasan sesuai amanat UU yang menempatkan BNPT sebagai lembaga koordinatif dalam pencegahan aksi terorisme.
“Indonesia pernah merasakan dampak langsung terorisme akibat lemahnya sistem pengawasan di wilayah ini. Pergerakan organisasi teroris transnasional di beberapa tahun silam, seperti yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah, bertumpu pada wilayah perbatasan ini,” kata Saud.
Sejumlah nama gembong teroris, seperti Azahari dan Noordin M Top terbukti menggerakkan kelompoknya melewati perbatasan Filipina-Malaysia-Indonesia. Pergerakan kelompok teroris di wilayah ini tidak terbatas hanya pada penyelundupan para pelaku teroris saja, melainkan juga penyelundupan senjata yang digunakan untuk kegiatan terorisme.
“Kita harus perbaiki sistem pengawasan perbatasan kita, jangan sampai Indonesia kecolongan lagi soal terorisme ini, semua kita lakukan demi keamanan nasional negara kita” ujarnya.
Hari ini, BNPT melaksanakan acara Sosialisasi Pengawasan Terorisme wilayah Perbatasan di Manado, Sulawesi Utara. Kota itu adalah persinggungan langsung Indonesia dengan Filipina. Acara itu melibatkan sejumlah instansi terkait wilayah perbatasan, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Polri, Bea Cukai, dan TNI. (Markus Junianto Sihaloho/JAS/Red AP)
Sumber: BeritaSatu
