Legislator Beberkan Alasan Hubungkan Korupsi Migor dengan Penundaan Pemilu

Dibaca: 424 x

Legislator Beberkan Alasan Hubungkan Korupsi Migor dengan Penundaan Pemilu
Masinton Pasaribu - Foto: Ari Saputra/detikcom

JAKARTA, AnambasPos.com – Anggota DPR Masinton Pasaribu pernah berbicara terkait kasus korupsi minyak goreng (migor) untuk mendanai agenda penundaan pemilu. Masinton kini membeberkan alasannya menghubungkan dua hal tersebut.

Awalnya Masinton berbicara terkait kelangkaan minyak goreng yang dialami Indonesia selama berbulan-bulan. Persoalan ini, kata dia, tidak bisa dibaca hanya masalah teknis.

“Peristiwa berbulan-bulan kita harus baca begini, kalau kita cuma baca sepotong ada pelanggaran, ada penyelundupan, it’s okay, (tapi) kita harus lihat berbulan-bulan negara lumpuh tak mampu atasi itu. Ini bukan suatu persoalan yang menurut saya by teknis apa segala macam. Katakan begini, it’s okay, ‘kalau gue mau kontribusi kasih gue keleluasaan dong, kasih gue keleluasaan, harga internasional tinggi ini’,” kata Masinton di acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube Detik,com, Rabu (4/5/2022).

BACA JUGA  Kades Mampok Bagikan 1.000 Masker dan Sediakan Rumah Karantina

Masinton mengakui memang penegak hukum tengah mengusut kasus korupsi minyak goreng tersebut dan tidak boleh diintervensi dengan pendapat politik. Meski begitu, dia kembali menegaskan persoalan minyak goreng yang terjadi di Indonesia bukan persoalan biasa lantaran terjadi selama berbulan-bulan.

“Ini harus kita baca utuh dengan peristiwa berbulan-bulan tadi. Nggak mungkin kebetulan, dan negara nggak bisa ngapa-ngapain, kalau cuma mafia tok selesai itu sebentaran lah. Nah sekarang ‘kalau gue mau kontribusi harga internasional tinggi, kasih gue keleluasaan dong. DMO 20%’, nggak ada tuh di atas kertas semua, dia kirim barang terus. Iya dong?” ucap Masinton.

Lebih lanjut, Masinton lantas menjelaskan alasannya yang kemudian menghubungkan kasus minyak goreng ini untuk membiayai agenda tunda pemilu. Dia menyinggung adanya sejumlah petani sawit korporasi besar yang dimobilisasi untuk mendukung penundaan pemilu.

BACA JUGA  Bank Indonesia Catat Aliran Dana Asing Rp5,3 Triliun Kabur dari Pasar Keuangan Domestik

“Korelasi berikutnya ada petani petani plasma, petani sawit binaan dari beberapa korporasi besar tadi yang sebagai intinya dimobilisasi untuk dukungan 3 periode, dan itu kan butuh biaya, iya kan? Terus deklarasi dimana-mana, itu semua butuh biaya,” ujarnya.

“Kita harus baca ke sana, kalau ini terungkap, ini adalah kejahatan yang extra ordinary, maka mengungkapnya harus dengan kekuatan yang extra ordinary, nggak bisa dibaca linear atau parsial tadi,” lanjut Masinton.

 


Sumber • Detiknews

Terhubung dengan kami

     


pasang iklan banner