Presiden Disebut Setujui Provinsi Pulau Tujuh
Laporan : Asril Masbah, Pimred Anambas Pos
TAREMPA (AP) – Terbentuknya Provinsi Pulau Tujuh sepertinya sudah di depan mata. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dikabarkan telah memberikan restu untuk dibentuknya provinsi maritim itu. Hal tersebut terungkap setelah pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemerintah Kabupaten Natuna di Ranai, Senin (23/1/2017) kemarin.
“Pak Presiden sudah memberikan lampu hijau untuk terbentuknya Provinsi Pulau Tujuh. Tentu itu sebagai upaya mempercepat gerak pembangunan, mengingat kita sebagai daerah maritim dan perbatasan,” ungkap Bupati Natuna, Drs. H.A.Hamid Rizal, M. Si usai pertemuan tersebut seperti ditulis sejumlah harian di Kepri.
Hamid menyebutkan bahwa, Natuna dan Kepulauan Anambas akan berkolaborasi dalam menyukseskan terbentuyknya Provinsi Pulau Tujuh itu. “Selayaknya kita sambut baik, keinginan pemerintah pusat yang mendukung pembentukan provinsisi baru ini. Jangan kita sia-siakan dan abaikan. Langkah-langkah apa yan mesti dibuat sekarang harus kita fikirkan,” kata Hamid.
Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH mengapresiasi dan siap mendukung terbentuknya Provinsi Pulau Tujuh tersebut. Sebagai kabupaten termuda, Kepulauan Anambas merupakan anak yang lahir dari Natuna sebagai kabupaten induk. Kondisi dan persoalan yang ada antara Anambas- Natuna tidak jauh berbeda.
“Kita menyampakan apresiasi dan siap mendukung serta bekerja sama untuk terbentuknya Provinsi Pulau Tujuh tersebut. Kita sangat yakin ini untuk kemajuan kita bersama. Mengingat kondisi Anambas dan Natuna itu tdak jauh berbeda. Sama-sama terapung di tengah laut dan masih banyak memerlukan peningkatan pembangunan pada semua aspek,” terang Haris.
Sementara itu , pembentukan Provisi Pulau Tujuh itu, ditanggapi positif gubernur Kepri, H Nurdin Basyirun. “Saya kira pemekaran Natua- Anambas itu bagus,” komentar Nurdin kepada awak media di Kepri, Selasa (24/1/2017) sore.
Alasan pemekaran itu katanya, adalah untuk memperpendek rentang kendali antara pusat pemerintahan dengan wilayah-wilayah pemerintahan. Alasan lain yang juga sangat penting ialah ada kepentingan luar negeri yang cukup besar di kedua wilayah ini. “Karena itu, kita mesti fokuskan pembangunan ke sana. Kita mesti bangun infrastruktur pendukung, sarana kesehatan dan fasilitas lainnya,” kata Nurdin. ****
