Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Anambas menilai perhatian pemerintah desa untuk fasilitas anak di daerah masih minim. Komisioner KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas Arman Andrias mengatakan, alasan aparatur desa terkait minimnya fasilitas anak tersebut karena soal prioritas anggaran. Pemerintah desa tidak memasukan persoalan anak merupakan skala prioritas dalam kegiatan pembangunan di desa.
“Padahal, Kementerian Desa telah mengarahkan agar kegiatan pemberdayaan fasilitas berkenaan dengan anak, seperti taman bermain menjadi prioritas dalam pembangunan desa,” kata Arman, Kamis (31/8/2017) menjawab sejumlah media di Anambas.
Komisioner Bidang Pendidikan KPPAD Anambas ini mengatakan, banyak fasilitas yang bisa diubah menjadi tempat taman bermain bagi anak di desa. Alokasi anggaran untuk merealisasikan sarana bermain anak ini tidak memerlukan anggaran besar. “Cukup dengan memanfa’atkan fasilitas desa yang telah ada seperti balai desa atau fasilitas umum desa,” ujarnya
Armanpun menyayangkan pihak desa belum menganggap persoalan anak merupakan skala prioritas. Dia juga menyorot keberadaan PAUD dan TK di sejumlah desa, yang masih minim fasilitas pendukung seperti alat peraga dan sarana bermain anak. “Kondisi ini bisa berpengaruh pada psikologi dan psikomotorik anak. Bila desa memiliki kelengkapan, maka mental anak-anak di desa tidak kalah dengan anak-anak di kota,” katanya.
Ketua Srikandi Pemuda Pancasila (PP) Kepulauan Anambas, Sri Wahyuni meminta Pemkab Anambas dan Kepala Desa se- Anambas agar tidak mengabaikan persoalan anak tersebut. Sri menyebutkan Anambas di usianya yang sudah lebih 10 tahun seperti sekarang ini harus sudah memasukan anak dalam skala prioritas. ” Kita mesti mempersiapkan Anambas sebagai kabupaten yang layak anak,” pintanya. (red)
