TAREMPA, ANAMBASPOS.COM – Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Anambas diragukan dan dipertanyakan. Pasalnya proses kegiatan pengerjaan paket – paket proyek infrastruktur daerah pada dinas itu dinilai terlambat meskipun anggarannya sudah tersedia. Hingga saat ini baru memasuki tahapan proses lelang. Hal itu diketahuai setelah pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Anambas memanggil dan dimintai klarifikasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa, (18/7) kemarin..
Terkait itu, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemantau Kebijakan Publik Provinsi Kepulauan Riau (FPKPPKR) Kepulauan Anambas, Muslim meragukan kinerja Kepala Dinas PU Anambas saat ini. Pihaknyapun sejak awal telah mendapatkan sejumlah pengaduan dari elemen masyarakat terkait adanya dugaan paraktek kongkalingkong antara penyelenggara kegiatan proyek dengan pihak rekanan pemenang.
“Dengan adanya keterlambatan proses pelaksanann kegiatan proyek-proyek infrastruktur daerah di Dinas PU Anambas saat ini, sebagaimana terkuak dalam RDP di DPRD, semakin menambah kuat adanya dugaan praktek menyalahi ketentuan yang tengah berlangsung saat ini,” ungkap Muslim kepada anambaspos.com, Rabu (19/7).
Kata Muslim, pihaknya saat ini tengah mengumpulkan data-data pendukung terkait dugaan praktek tersebut.. Progres kinerja Dinas PU Anambas tersebut akan terus ditelususri sepak terjangnya. ” Ini dinas tekhnis yang kita nilai memegang peranan penting dalam proses kemajuan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Anambas. Jika mental dan prilaku para sumberdayanya buruk, akan merugikan daerah. Akibatnya kwalitas pembangunan tidak maksimal. Tentu sangat kita sayangkan,” ujar Muslim.
Seperti diketahui bahwa pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) telah memanggil Dinas PU Anambas tersebut dalam RDP guna mempertanyakan progres perkerjaan proyek pembangunan yang dilaksanakan. Bahkan sejumlah Anggota DPRD menilai kinerja Dinas terkait terkesan lambat membuat sejumlah proyek tersebut baru memasuki tahap lelang. Yusli, Ketua Komisi III DPRD KKA mengatakan, setelah RDP dilaksanakan baru diketahui bahwa ada persoalan di Dinas Perkerjaan Umum yang membuat laju pembangunan menjadi terhambat.
“Baru hari ini mereka mengkonfirmasi bahwa di Dinas Perkerjaan Umum ada persoalan, secara keseluruhan, sepesifiknya terkait perencanaan, perencanaan pengawasan dan perencanaan pelaksanaan,” ungkap Yusli usai RDP dengan Dinas PU di Ruang Rapat DPRD, Selasa (18/7), seperti yang ditulis Haluan Kepri sebelumnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyesalkan Dinas terkait kenapa minim koordinasi bahwa ada persoalan, hal ini mengakibatkan terjadi keterhambatan dalam proses pelelangan maupun perkerjaan Penunjukan Langsung (PL).
“Ini yang kami sesalkan kenapa tidak berkoordinasi,” tuturnya. Yusli menguraikan jumlah paket yang dilelang di Dinas PU tersebut antara lain yakni sebanyak 43 dikurangi 2 tinggal 41, 16 sudah dilelang, sisanya paling lambat.
“Statmen Kepala Dinas PU tadi, akhir Juli atau minggu ketiga sudah dilelang seluruhnya. Untuk paket PL, kita mengira tidak ada persoalan, memang kita pun tidak ada turun kelapangan untuk Dinas Dalam (DD), kendati demikian DPRD tetap lakukan pengawasan di dapil Masing-masing per individu anggota DPRD,” tukasnya.
Wakil Ketua I DPRD KKA, Syamsil Umri mengatakan, pemanggilan untuk RDP tersebut bukan hanya Dinas Perkerjaan Umum saja, namun setelahnya DPRD juga akan memanggil Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga. “Setelah ini kita akan panggil Dinas pendidikan lalu Dinas Lain seperti dinas Perhubungan juga akan mendapatkan giliran,” tukasnya.
Terpisah Kepala Dinas Perkerjaan Umum KKA Effi Sjuhairi mengungkapkan jika saat ini Paket lelang 16 paket sudah dikerjakan dan kontrak, 15 paket dalam proses berajalan 7 paket hari ini dilelang, tiga paket akhir bulan yang akan dielang. Effi juga tidak menampik adanya kendala namun tidak bisa disampaikan mengingat itu tekhnis kedalam. “Ada juga kendala konsultan kondisi lapangan, itu juga membuat hambatan, namun dari sisi anggaran tidak ada persoalan, karena anggaran sudah tersedia,” bebernya.
Effi mengakui jika saat RDP dilaksanakan Sejumlah anggota DPRD mempertanyakan progres kerja di Dinas PU, dan itu sudah dijelaskan dan optimis akhir tahun dapat diselesaikan. “Saat RDP tadi sudah kami sampaikan dan jelaskan apa penyebab terhambatnya terkait keluhan DPRD pada paket PL. Secara tekhnis, dari perencanaan kondisi lapangan sehingga PL terhambat, untuk paket PL cukup banyak. Untuk 6 paket proyek strategis tersebut termasuk dalam 15 paket yang saat ini prosesnya sedang berjalan,” ujarnya;
Sementara soaal kinerjanya selaku kadis PU Anambas yang disebut diragukan dan dipertanayakan, Effi tidak menjawabnya. Konfirmasi via sms yang dikirimkan anambaspos.com belum dibalsanya. (Ril/Tim)
