Pemuda Ini ‘Tuntut’ Pemerintah Pusat, Apa Itu ?

Dibaca: 11 x


 

Muslim, Ketua LSM- Forum Pemantau Kebijakan Publik Provinsi Kepulauan Riau Koodinator Wilayah Kepulauan Anambas

 

Terkait Pengembangan  Anambas – Natuna

TAREMPA (AP) – Soal Percepatan Pengembagan wilayah Kepulauan Anambas dan Natuna, Pemerintah Pusat diminta memberikan kebijakan khusus. Pasalnya membangun dua wilayah itu berbeda dengan membangun daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Mengingat segala infrastuktur pendukung percepatan pembangunan di dua wilayah itu belum tersedia, dan membangunnya mahal. Sementara kawasan itu berhadapan langsung dengan perbatasan dengan negara asing.

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pemantau Kebijakan Publik Provinsi Kepulauan Riau Kordinator Wilayah Kepulauan Anambas, Muslim. “Membangun Anambas dan Natuna itu tidak bisa normatif dan apa adanya saja. Mutlak harus ada kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat. Karena infrastruktur pendukungnya minim. Membangunnya mahal.” Kata Muslim, kepada Anambas Pos, Kamis (30/03/2017) kemarin.

Jika Pemerintah Pusat tidak memberikan kebijakan khusus, kata Muslim yang juga Ketua Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiayah Kepulauan Anambas itu  Anambas dan  Natuna dapat dipastikan perkembangannya akan lambat. Sebab hanya melalui kebijakan khususlah pembangunan infrastruktur pendukung percepatan pengembangan kawasan itu dapat digesa secara maksimal.

“Apa mungkin melalui APBD  Kabupaten dan Provinsi Kepri bisa difloting anggaran secara maksimal. Apa Provinsi mau fokus mengembangankan Anambas  dan Natuna saja. Lima Kabupaten Kota lainnya apa setuju. Kan tidak mungkin. Sementra kita ini infrastruktur baru hanya ada bandara saja, yang lainnya belum. Infrastruktur pendukung pengembangan potensi kelautan  perikanan belum. Infrastruktur pengembangan industri pariwisata belum. Infrastruktur pengembagan sektor perhubungan laut belum, kesemuanya itu harus ada untuk menjawab potensi daerah, karena insfratruktur itulah yang dapat memicu multiplayer efek,” bebernya.

BACA JUGA  11 Warga Desa Mubur Dan 5 Warga Desa Payalaman Serta 1 orang Warga Desa Tarempa Selatan Sembuh Dari Covid-19

Mengapa desakan itu perlu disampaikan ke pemerintah pusat, katanya mengingat dua kabupaten itu merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. “Penguatan sektor perekonomian dan pendidikan sangat penting di daerah perbatasan. Dan hal itu hanya bisa berlangsung jika infrastruktur pendukung pengembangan tersedia secara maksimal.

“Daerah maju itu, contohnya Kota Tanjungpinag saja, tak usah jauh-jauh. Semua infrastruktur pendukung tersedia. Pelabuhan domestic ada, pelabuhan internasional ada. Pelabuhan logistik ada. Bandara ada. Jalan bagus. Investasi pihak ketiga  masuk. Industri pariwisata jalan. Sektor usaha masyarakat hidup. Arus keluar masuk orang dan barang tinggi. Daya beli masyarakat tinggi.  Pendidikan memadai,” paparnya.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, terpantau gencar  melakukan kunjungan ke sejumlah kementerian dalam rangka mengkomunikasikan potensi daerah yang ada. Beberapa waktu terakir Bupati dan sejumlah OPD Anambas mendatangi sejumlah kementerian seperti, Kemenko Maritim, Kementerian KKP  hingga ke Staff Keperesidenan. Bahkan dikabarkan Presiden Jokowi dijadwalakan akan mengunjngi Anambas dalam waktu dekat.

“Kita berupaya maksimal mengkomunisakan ke pemerintah pusat  untuk peningkatan pembangunan di Kepulauan Anambas,” kata Bupati Anambas Abdul Haris, SH seperti yang ditulis sejumlah media di Anambas kemarin. (tim redaksi).    



Terhubung dengan kami

     


pasang iklan banner